Hubungi Kami Sekarang

Kami Siap Mendengar Anda

Dapatkan informasi lebih lanjut tentang kami. Kami senang mendengar pendapat dan pertanyaan Anda.

Alamat:

10 Rue du Champ Fleuri Les Sorinières, Prancis

Telepon:

‎+62819555831

Email:

vdl.exp4@gmail.com

Ikuti kami:

Kirim Pesan

Kesepakatan baru untuk pekerja pertanian di lahan terbuka telah membawa perubahan signifikan dalam sistem zakat pertanian. Peraturan ini tidak hanya mempengaruhi pemilik lahan, tetapi juga penyewa dan pekerja yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Artikel ini akan membahas berbagai aspek penting dari kesepakatan tersebut, termasuk pembayaran zakat, pembagian hasil panen, dan perhitungan zakat.

Tanggung jawab pembayaran zakat dalam sistem baru

Dalam kesepakatan baru ini, tanggung jawab pembayaran zakat menjadi lebih jelas dan terstruktur. Secara umum, pemilik lahan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar zakat hasil pertanian. Hal ini berlaku bahkan jika lahan tersebut disewakan kepada orang lain, karena lahan tersebut masih menjadi miliknya. Namun, ada beberapa pengecualian dan variasi dalam aturan ini :
  • Jika lahan dimiliki dan dikelola sendiri oleh petani, zakat yang harus dibayarkan adalah 10% atau 5% dari hasil panen, tergantung pada metode pengairan yang digunakan.
  • Dalam kasus peminjaman lahan tanpa imbalan, kewajiban zakat jatuh kepada pihak yang meminjam lahan tersebut.
  • Jika pengelolaan lahan diserahkan kepada pihak lain dengan sistem bagi hasil, zakat dikenakan kepada masing-masing pihak setelah hasil yang didapat mencapai nisab.
Penting untuk dicatat bahwa menurut Mazhab Syafii, zakat atas harta yang dimiliki bersama dihitung dan dikeluarkan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kesepakatan yang jelas antara pemilik lahan dan penyewa atau pengelola.

Metode pembagian hasil panen dan perhitungan zakat

Kesepakatan baru ini juga mengatur tentang pembagian hasil panen dan perhitungan zakat. Pemilik lahan dan penyewa dapat membuat kesepakatan tentang pembagian hasil panen, termasuk ketentuan tentang penyisihan bagian untuk pembayaran zakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban zakat terpenuhi dengan adil dan sesuai syariat. Dalam perhitungan zakat, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan :
  1. Mengukur atau menimbang hasil panen
  2. Menghitung besaran zakat sesuai dengan jenis tanaman dan nisab yang berlaku
  3. Mengonversi besaran zakat ke dalam nilai mata uang lokal
Menurut Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, zakat atas uang sewa lahan pertanian adalah 10% jika zakat dikeluarkan setelah dikurangi biaya operasional, atau 5% jika zakat dikeluarkan dari hasil terima. Zakat ini dikeluarkan bila hasil sewa mencapai nisab, yaitu senilai 653 kg beras.
Metode Pengairan Persentase Zakat
Air hujan atau sungai 10%
Pengairan dengan biaya 5%
Kesepakatan baru tingkatkan kesejahteraan pekerja pertanian lahan terbuka : Perubahan signifikan

Kepemilikan, kendali, dan komunikasi dalam sistem zakat pertanian

Aspek penting lainnya dalam kesepakatan baru ini adalah kepemilikan dan kendali atas lahan pertanian. Meskipun lahan disewakan, jika pemilik masih memegang kepemilikan dan kendali atas lahan tersebut, maka dialah yang bertanggung jawab untuk membayar zakat pertaniannya. Namun, jika penyewa memiliki perjanjian yang memungkinkan mereka untuk mengelola lahan sepenuhnya, termasuk perhitungan dan pembayaran zakat, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan. Ada beberapa pandangan ulama terkait sistem sewa lahan pertanian :
  • Beberapa ulama mengizinkan sistem muzaara'ah, di mana bibit tanaman berasal dari pemilik tanah.
  • Sebagian ulama melarang sistem sewa dengan pembayaran dari hasil tanah jika bibit tanaman berasal dari penyewa, karena dianggap mengandung unsur jahalah atau ketidakpastian informasi tentang nilai sewa.
  • Ada juga pendapat yang memungkinkan penyewaan lahan dengan pembayaran sewa dari sebagian hasil lahan, dengan bibit yang dapat berasal dari pemilik lahan atau pekerja, selama mematuhi prinsip keadilan.
Komunikasi yang terbuka antara pemilik lahan dan penyewa sangat penting dalam implementasi kesepakatan baru ini. Menjelaskan tanggung jawab zakat dengan jelas sejak awal dapat mencegah kebingungan dan menghindari potensi konflik di kemudian hari. Hal ini juga memastikan bahwa kewajiban zakat dapat dipenuhi dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh kasus, mari kita lihat situasi berikut : Si A adalah pemilik lahan dan Si B adalah penyewa lahan yang menanam tanaman dengan perjanjian bagi hasil pertanian. Benihnya berasal dari Si B. Saat panen tiba, tanah milik Si A menghasilkan tiga ton beras. Sistem pengairannya menggunakan air yang dibeli. Bagi hasilnya adalah 40 :60, dengan 40% untuk Si A dan 60% untuk Si B. Dalam kasus ini, hasil pertanian telah mencapai nisab (lebih dari 653 kg beras). Oleh karena itu, Si A wajib membayar zakat sebesar 5% dari porsi hasil yang diterimanya sebagai pemilik lahan pertanian. Di sisi lain, Si B juga wajib membayar zakat 5% dari pendapatan yang dia terima. Kesepakatan baru ini telah membawa perubahan signifikan dalam sistem zakat pertanian di lahan terbuka. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan terstruktur, diharapkan pelaksanaan zakat pertanian dapat berjalan dengan lebih baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemilik lahan, penyewa, dan pekerja pertanian perlu memahami dan mengikuti aturan-aturan ini untuk memastikan bahwa kewajiban zakat dapat dipenuhi dengan benar, sehingga membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pertanian.

Bergabunglah dengan Kami

Daftar untuk mendapatkan berita terkini langsung ke inbox Anda. Jangan lewatkan informasi penting yang Anda butuhkan.

Baca Sekarang
Scroll to Top