Kebijakan baru pemerintah Korea Selatan mengancam kehidupan rohani umat Kristen di Korea Utara. Presiden Lee Jae-myung memerintahkan penghentian 80 persen siaran radio dari Selatan ke wilayah Utara pada bulan Mei lalu. Keputusan ini bertujuan mengurangi ketegangan antar-Korea, namun berdampak buruk pada komunitas Kristiani yang diperkirakan berjumlah 400.000 orang.
Penyiaran radio merupakan satu-satunya cara praktis bagi umat Kristen Korea Utara mengakses ajaran Injil secara rahasia. Rezim Kim Jong-un menganggap ibadah Kristen sebagai kejahatan negara. Kepemilikan Alkitab dapat berujung pada eksekusi, biasanya dengan peluru setelah penyiksaan. Warga biasa tidak memiliki akses internet umum, sehingga radio menjadi jendela spiritual mereka satu-satunya.
Dampak kebijakan diplomatik terhadap kebebasan beragama
Stimson Center’s 38 North melaporkan penurunan drastis siaran ke Korea Utara sejak Mei 2024. Publikasi yang menganalisis data Korea Utara ini mencatat pengurangan hampir 80 persen dari siaran sebelumnya, termasuk program yang didukung U.S. Agency for Global Media. Tingkat penurunan diperkirakan akan terus berlanjut dalam bulan-bulan mendatang.
Timothy Cho, yang membelot dari Korea Utara saat berusia 17 tahun, menekankan pentingnya siaran ini bagi saudara-saudari Kristen di negaranya. Dia menyatakan bahwa siaran radio memberikan harapan dan cahaya selama masa-masa tergelap di Korea Utara. Cho, yang kini bertugas di Sekretariat Kelompok Parlemen Inggris untuk Korea Utara, menggambarkan siaran ini sebagai nilai yang tak terhingga.
Pemerintah Korea Selatan membenarkan kebijakan ini sebagai langkah praktis mengurangi ketegangan antar-Korea. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa tindakan timbal balik diharapkan mendorong dialog dan komunikasi antara kedua negara. Namun, kritikus menilai keputusan ini sebagai kesalahan strategis yang bencana.
Penindasan sistematis komunitas Kristen Korea Utara
Korea Utara menempati posisi teratas dalam World Watch List Open Doors untuk persekusi umat Kristen tahun ini. Organisasi global yang mendukung Kristen yang dianiaya ini melaporkan bahwa polisi dan agen intelijen menggeledah rumah tanpa peringatan. Kepemilikan materi Kristen dianggap kejahatan terhadap negara, dan seluruh keluarga bisa diasingkan, dipenjara, atau dieksekusi.
Warga yang menggunakan smartphone atau radio tidak terdaftar untuk mengakses media yang tidak disetujui akan dihukum. Umat Kristen hanya berani mendengarkan program radio pada malam hari, tersembunyi di balik selimut. Setiap tindakan ibadah, bahkan yang dilakukan sendiri, dianggap sebagai tindakan ketidaksetiaan ekstrem.
| Bentuk Penindasan | Konsekuensi | Target |
|---|---|---|
| Kepemilikan Alkitab | Eksekusi atau penjara | Individu dan keluarga |
| Mendengarkan radio Kristen | Hukuman berat | Pendengar rahasia |
| Aktivitas misionaris | Dianggap terorisme | Penyebar ajaran |
Media nasional Korea Utara menyiarkan konten anti-Kristen, menggambarkan umat Kristen sebagai pengkhianat jahat bangsa. Aktivitas misionaris disebut sebagai tindakan terorisme, menciptakan stigma negatif terhadap kekristenan.
Tantangan akses informasi dan respons internasional
Greg Scarlatiou, Presiden Committee for Human Rights in North Korea, menyatakan bahwa kekristenan bawah tanah menyediakan ruang pertukaran ide bebas. Dia menjelaskan bahwa kekristenan merupakan ciri khas DNA rakyat Korea, yang ingin dihapuskan oleh rezim keluarga Kim.
Dinasti Kim digambarkan sebagai dewa-dewa kolektif, bukan hanya Pemimpin Tertinggi tetapi makhluk tertinggi. Inilah mengapa kekristenan sangat ditakuti pemerintah Korea Utara. Ancaman paling berbahaya bagi otoritas Korea Utara adalah klaim adanya Tuhan sejati yang tidak terkait dengan dinasti Kim.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi ini. Di bawah kepemimpinan Presiden Trump dan Menteri Rubio, Kantor Kebebasan Beragama Internasional secara aktif mencari cara baru memajukan kebebasan beragama di seluruh dunia, termasuk Korea Utara. Dalam konteks konflik global lainnya, Paus Fransiskus menyerukan gencatan senjata segera di seluruh konflik Timur Tengah, menunjukkan perhatian internasional terhadap kebebasan beragama.
Pengurangan siaran radio mempersulit umat Kristen mendengar pesan Kristiani. Dengan lebih sedikit siaran yang masuk ke Utara, otoritas dilaporkan memiliki kesuksesan lebih besar dalam melakukan gangguan elektronik. Kim Yo-jong, adik pemimpin Korea Utara, menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki niat memperbaiki hubungan dengan pengikut setia Amerika.




