Perpecahan politik yang semakin menguat di Inggris menimbulkan tantangan baru bagi institusi keagamaan Kristen. Setelah pengunduran diri Justin Welby sebagai Archbishop Canterbury, gereja-gereja menghadapi tekanan untuk merespons penggunaan simbol-simbol Kristen oleh kelompok ekstrem kanan yang menyebarkan pesan xenofobia dan intoleransi rasial.
Kristianisme palsu sebagai alat politik ekstrem kanan
Fenomena yang disebut “Christianism” kini mulai mengakar dalam gerakan politik ekstrem di Inggris. Berbeda dengan kepercayaan agama yang sesungguhnya, konsep ini menggunakan identitas Kristen sebagai pembatas budaya yang eksklusif untuk memisahkan “kita” dari “mereka”. Tokoh-tokoh seperti Stephen Yaxley-Lennon memanfaatkan strategi serupa dengan Viktor Orbán, memposisikan diri sebagai pembela negara Kristen yang terancam.
Dalam unjuk rasa “unite the kingdom” di London, proliferasi salib kayu dan bendera-bendera berslogan Kristen menunjukkan pengaruh yang mengkhawatirkan. Para demonstran dipimpin menyanyikan “Christ is King” sambil berpartisipasi dalam doa-doa publik, namun pesan yang disampaikan justru mengandung hostilitas terhadap realitas multikultural Inggris modern.
| Elemen Simbolik | Penggunaan Otentik | Penyalahgunaan Politik |
|---|---|---|
| Salib Kristen | Simbol kasih dan pengorbanan | Alat pembatas identitas nasional |
| Doa Publik | Ekspresi iman komunal | Demonstrasi kekuatan eksklusif |
| Ayat Alkitab | Pedoman moral universal | Justifikasi xenofobia |
Respons gereja terhadap penyimpangan ajaran
Archbishop Rowan Williams dan John Sentamu pernah mengecam British National Party pada 2009 karena menggunakan bahasa iman untuk menumbuhkan ketakutan. Namun kini situasinya lebih kompleks dengan normalisasi sentimen anti-migran yang bersamaan dengan radikalisasi politik mainstream.
Gereja-gereja lokal memiliki peran krusial dalam melawan narasi palsu ini. Bishop Edmonton menegaskan bahwa “setiap hari, di gereja-gereja dan jalanan kita, kami melihat kota yang sangat berbeda” dari yang digambarkan para demonstran. Inisiatif interfaith dan program kohesi sosial di tingkat grassroots menjadi kunci untuk mengcounter posturing pseudo-Kristen kelompok ekstrem.
Tantangan bagi kepemimpinan gereja masa depan
Crown Nominations Commission diharapkan segera memilih pengganti Archbishop Canterbury. Pemimpin baru ini akan menghadapi tantangan familiar seperti perdebatan struktural safeguarding dan argumen berkelanjutan mengenai seksualitas. Namun tantangan baru berupa nasionalisme Kristen harus ditambahkan dalam daftar prioritas.
Pelajaran dari administrasi Trump menunjukkan pentingnya sikap tegas. Mendiang Paus Francis pernah mengecam keras etno-nasionalisme yang “berpakaian jubah dan membawa salib”. Dalam ruang publik yang semakin bergolak, Archbishop Canterbury mendatang perlu :
- Menyuarakan prinsip-prinsip Kristen dasar dengan jelas
- Membedakan iman otentik dari manipulasi politik
- Mendukung inisiatif dialog antaragama
- Mengadvokasi pesan inklusivitas dan kasih terhadap orang asing
Peran vital komunitas iman dalam menjaga persatuan
Komunitas gereja dan kelompok interfaith sering menjadi jantung inisiatif kohesi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mereka memiliki posisi unik untuk menembodikan semangat tetangga yang ekumenis, secara langsung melawan posturing pseudo-Kristen kelompok ekstrem kanan.
Pesan injil yang sesungguhnya menekankan inklusi dan kasih sayang terhadap orang asing. Gereja-gereja harus mengeksplorasi cara-cara untuk menegaskan diri melawan perverted gospel message yang disebarkan kelompok-kelompok radikal. Di era politik yang semakin terpolarisasi, integritas teologis menjadi benteng terakhir melawan instrumentalisasi iman untuk agenda politik yang merusak.
Hobi: Fotografi Kota
