Nigeria menghadapi krisis kekerasan terhadap umat Kristen yang mencapai tingkat mengkhawatirkan pada 2025. Menurut laporan terbaru dari International Society for Civil Liberties and the Rule of Law (Intersociety), sebuah organisasi yang terinspirasi nilai-nilai Katolik, negara Afrika Barat ini mencatat rekor kelam dengan rata-rata 30 hingga 32 orang Kristen terbunuh setiap harinya.
Data mengerikan pembantaian umat Kristen di Nigeria
Laporan yang dipublikasikan pada 10 Agustus 2025 mengungkapkan fakta mengejutkan tentang skala kekerasan yang dialami komunitas Kristen Nigeria. Dalam periode 220 hari pertama tahun 2025, sedikitnya 7.087 orang Kristen telah dibantai di seluruh wilayah negara tersebut.
Emeka Umeagbalasi, direktur Intersociety, menjelaskan bahwa pembunuhan dan penculikan ini dipicu oleh aktivitas 22 kelompok jihadis yang telah menjadikan Nigeria sebagai basis operasi mereka. Data mencatat bahwa 7.899 orang lainnya diculik semata-mata karena keyakinan Kristen mereka.
Tragedi seperti yang terjadi di Kongo juga menggambarkan pola kekerasan serupa, dimana saksi mata menggambarkan pembantaian di gereja Kongo dimana 49 umat Kristen tewas, menunjukkan bahwa kekerasan berbasis agama menjadi ancaman nyata bagi komunitas Kristen di Afrika.
| Periode | Jumlah Korban Tewas | Rata-rata Harian |
|---|---|---|
| 220 hari pertama 2025 | 7.087 orang Kristen | 32 per hari |
| Sejak 2009 (total) | 125.009 orang Kristen | 22 per hari |
Wilayah paling terdampak dan modus operandi kelompok ekstremis
Negara Bagian Benue mencatat jumlah korban tertinggi dengan tidak kurang dari 1.100 pembunuhan orang Kristen. Dua tragedi besar yang mengguncang wilayah ini adalah Pembantaian Yelewata pada 13-14 Juni 2025 yang merenggut nyawa 280 orang Kristen, dan Pembantaian Sankera pada April 2025 dengan 72 korban jiwa.
Kelompok-kelompok teroris Islam ini tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga infrastruktur keagamaan. Laporan mencatat bahwa 19.100 gereja telah dihancurkan, lebih dari 1.100 komunitas Kristen mengalami pengungsian, dan 20.000 mil persegi tanah telah disita.
Target utama mereka mencakup:
- 112 juta umat Kristen di seluruh Nigeria
- 13 juta penganut agama tradisional
- Khususnya komunitas di wilayah Timur Selatan dan Selatan-Selatan
- Lebih dari 600 pemuka agama Kristen, termasuk 250 imam Katolik dan 350 pendeta
Respons internasional dan upaya diplomatik
Situasi ini telah menarik perhatian komunitas internasional, terutama Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Trump sebelumnya, Nigeria pernah dimasukkan dalam daftar “Country of Particular Concern” oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada 7 Desember 2020, mengutip “pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis dan berat”.
Namun, administrasi Biden kemudian mengeluarkan Nigeria dari daftar tersebut pada 17 November 2021 selama kunjungan ke Abuja. Keputusan ini menuai kritik keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, dengan Open Doors menyebutnya sebagai “pukulan yang menghancurkan”.
Menurut Emeka Umeagbalasi, sudah saatnya pemerintahan Trump yang baru mendesignasi ulang Nigeria sebagai negara dengan perhatian khusus terkait kebebasan beragama. Intersociety juga mendesak agar bantuan AS kepada Nigeria dikondisikan pada kemajuan yang dapat diverifikasi dalam melindungi kebebasan beragama.
Tantangan struktural dan harapan masa depan
Uskup Agung Abuja, Ignatius Kaigama, menggambarkan situasi keamanan yang terus memburuk: “Meningkatnya ketidakamanan terus menghantui bangsa kita. Para pemberontak Boko Haram, milisi penggembala, bandit, dan apa yang disebut penembak tak dikenal terus melepaskan teror di berbagai belahan negara.”
Romo Moses Aondover, Vikaris Jenderal Pastoral dan Direktur Komunikasi di paroki Roh Kudus Makurdi, dengan tegas menyebut para pembunuh orang Kristen sebagai “binatang dan barbar”. Ia menekankan bahwa setiap serangan mengubah demografi orang Kristen, dan korban yang tewas adalah “nyawa manusia yang terbuang, bukan sekadar angka statistik”.
Franc Utoo, mantan ajudan Gubernur Samuel Ortom, menunjuk pada infiltrasi jihadis sebagai alasan utama. Menurutnya, mengakhiri terorisme Fulani sebenarnya dalam kemampuan militer, namun tidak ada kemauan politik karena elemen dalam kepemimpinan militer dan politik yang didominasi Fulani melihat kekerasan ini sebagai alat untuk memperluas jangkauan Islam.




