Dalam diskusi mengenai hubungan antara Katolisisme dan imigrasi, perdebatan bergeser melampaui interpretasi sederhana tentang ajaran Gereja. Dialog yang terjadi antara para intelektual seperti Cory dan Sweeney dengan tanggapan dari berbagai pihak menyoroti kompleksitas isu ini dalam konteks kebijakan publik dan etika Katolik.
Memahami ajaran Katolik tentang imigrasi: keseimbangan hak dan kewajiban
Ajaran Katolik mengenai imigrasi menekankan keseimbangan antara kewajiban menyambut pendatang baru dan hak negara untuk mengatur perbatasannya. Gereja mengakui bahwa negara-negara makmur memiliki kewajiban moral untuk menerima imigran, namun dengan batasan yang masuk akal berdasarkan pertimbangan keamanan, dampak ekonomi, dan prospek asimilasi.
Perdebatan ini melampaui sekedar perbedaan pendapat tentang kebijakan publik. Ajaran Katolik mengakui bahwa prudentia (kebijaksanaan praktis) diperlukan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip moral ke situasi konkret yang kompleks. Hal ini bukan berarti bahwa penilaian yang berbeda mengenai imigrasi harus “dilindungi dari pengawasan moral objektif” seperti yang disalahartikan oleh beberapa kritikus.
Katekismus Gereja Katolik bagian 2241 menyatakan bahwa “otoritas politik, demi kebaikan bersama yang menjadi tanggung jawab mereka, dapat membatasi pelaksanaan hak berimigrasi dengan berbagai kondisi yuridis, terutama berkaitan dengan kewajiban para imigran terhadap negara yang menerima mereka.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan warisan spiritual dan budaya sebuah bangsa ketika menentukan kebijakan imigrasi.
Kompendium Ajaran Sosial Gereja juga mencatat bahwa setiap bangsa memiliki “hak fundamental untuk eksis,” untuk “bahasa dan budayanya sendiri, yang melaluinya suatu bangsa mengekspresikan dan mempromosikan ‘kedaulatan’ spiritualnya,” dan untuk “membentuk kehidupannya sesuai dengan tradisinya sendiri.” Pemerintah, yang ada untuk mempromosikan kebaikan bersama warganya, dapat mempertimbangkan hal-hal ini dalam kebijakan imigrasi mereka.
| Ajaran Paus tentang Imigrasi | Elemen Kunci |
|---|---|
| Paus Yohanes XXIII (Pacem in Terris) | Peringatan tentang kelompok minoritas yang cenderung terlalu mengagungkan karakteristik budaya mereka sendiri |
| Paus Yohanes Paulus II (Pidato 2003) | Pentingnya integrasi imigran sambil menjaga warisan budaya masyarakat penerima |
| Paus Fransiskus (Pernyataan 2016) | Perlunya kehati-hatian dalam menerima imigran dengan mempertimbangkan kemampuan integrasi |
Faktor agama dan budaya dalam konteks imigrasi
Sejarah Amerika Serikat menunjukkan bahwa imigran dari berbagai latar belakang—Irlandia, Italia, Jerman, Hongaria, Polandia, Tiongkok, dan Yahudi—berhasil terintegrasi dan memperkaya budaya Amerika tanpa menggantikannya. Namun, pergeseran paradigma dalam gereja Katolik modern dan perkembangan sosial saat ini menunjukkan bahwa faktor agama memainkan peran penting dalam proses integrasi.
Imigran Eropa terintegrasi dengan relatif mulus karena mereka berbagi pandangan dunia Kristen yang sama dengan masyarakat Amerika saat itu. Imigran Tiongkok dan Yahudi juga berasimilasi dengan baik karena tradisi religius mereka tidak bersifat misionaris. Namun, agama-agama yang memiliki karakter misionaris yang kuat dapat menciptakan dinamika yang berbeda, terutama ketika pandangan tentang hubungan negara dan agama sangat berbeda.
Penelitian Pew Research Center menunjukkan bahwa “persentase yang luar biasa besar dari umat Muslim di banyak negara menginginkan hukum Islam (syariah) menjadi hukum resmi negara.” Meskipun ada variasi pandangan tentang penerapannya, perbedaan fundamental ini dapat menciptakan ketegangan sosial seperti yang diingatkan oleh para Paus dalam pernyataan mereka.
Keseimbangan antara kewajiban terhadap orang asing dan tanggung jawab nasional
Tradisi Kristen menekankan kewajiban untuk menyambut orang asing, tetapi juga mengakui bahwa kewajiban utama kita secara alamiah adalah kepada mereka yang terdekat dengan kita—konsep yang dikenal sebagai ordo amoris atau “urutan kasih.” Ajaran ini, yang diekspresikan oleh pemikir seperti Agustinus dan Thomas Aquinas, menegaskan bahwa meskipun kita memiliki kewajiban terhadap semua orang, prioritas utama kita adalah pada keluarga dan negara kita.
Beberapa masalah dalam masyarakat Barat modern adalah kecenderungan ke arah ekstrem yang berlawanan—apa yang disebut filsuf Roger Scruton sebagai “oikophobia” atau permusuhan terhadap bangsa sendiri. Pandangan ini sebagian merupakan konsekuensi dari individualisme dan pengabaian sifat sosial kita yang inheren.
Elemen penting dalam diskusi ini meliputi:
- Pengakuan bahwa negara memiliki hak untuk mengatur perbatasannya
- Pemahaman bahwa komunitas politik adalah ekspresi nyata dari sifat sosial manusia
- Keseimbangan antara kewajiban universal dan tanggung jawab khusus terhadap bangsa sendiri
- Penerapan kebijaksanaan praktis dalam situasi konkret
- Pertimbangan warisan budaya dan spiritual dalam kebijakan imigrasi
Diskusi tentang Katolisisme dan imigrasi bukanlah tentang memilih salah satu posisi ekstrem—baik “perbatasan terbuka” maupun xenofobia. Sebaliknya, ini adalah tentang menerapkan prinsip-prinsip moral Katolik secara seimbang dalam situasi konkret yang kompleks, mengakui baik kewajiban kita terhadap orang asing maupun tanggung jawab khusus kita terhadap komunitas kita sendiri.
