Dalam sebuah laporan terbaru yang dirilis oleh European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EPF), terdapat fokus yang tidak seimbang terhadap “ekstremisme agama” di Eropa. Dokumen setebal 158 halaman berjudul “The Next Wave: How Religious Extremism Is Reclaiming Power” yang ditulis oleh Neil Datta menghadirkan perspektif yang sangat memfokuskan kritik pada Katolik sementara hampir mengabaikan sepenuhnya Islam dan kelompok agama lainnya.
Ketidakseimbangan dalam analisis ekstremisme agama
Laporan tersebut menyoroti apa yang disebut sebagai “gerakan anti-hak dan aktor ekstremis agama di Eropa”, namun istilah “Katolik” muncul sebanyak 277 kali sementara Islam hanya disebutkan satu kali dalam seluruh dokumen. Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang objektivitas penelitian dan apakah ini benar-benar merupakan kajian komprehensif tentang ekstremisme agama atau agenda politik terselubung.
Datta, yang sebelumnya bekerja untuk International Planned Parenthood Federation, mengklaim bahwa gerakan “anti-gender” telah menghimpun dana sebesar $1,18 miliar antara tahun 2019 dan 2023. Namun, ironisnya, Katolik lebih liberal daripada yang Anda kira : pandangan progresif di balik stigma konservatif dibandingkan dengan gambaran yang disajikan dalam laporan tersebut.
Para pendukung finansial EPF sendiri – termasuk International Planned Parenthood Federation, United Nations Population Fund, Bill & Melinda Gates Foundation, dan Open Society Foundations – memiliki sumber daya jauh lebih besar daripada kelompok-kelompok yang mereka kritik.
| Istilah Keagamaan | Frekuensi dalam Laporan |
|---|---|
| Katolik | 277 kali |
| Ortodoks | 93 kali |
| Islam | 1 kali |
Narasi tentang “jaringan rahasia” katolik
Laporan ini menggambarkan Gereja Katolik sebagai “ruang mesin mobilisasi anti-gender di Eropa” dan pusat konspirasi di seluruh benua. Datta secara khusus menargetkan Opus Dei sebagai “dalang anti-hak” dengan mengungkap hubungan institusional dan individu antara kelompok tersebut dan pemimpin politik Eropa, bahkan dengan afiliasi yang sangat tipis.
Beberapa organisasi yang dikritik dalam laporan tersebut meliputi:
- World Youth Alliance (WYA) – disebut sebagai “Opus Dei untuk Anak-anak”
- Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE)
- International Catholic Legislators Network (ICLN)
- Fondation Jérôme Lejeune (FJL)
- European Christian Political Movement (ECPM)
Datta bahkan menciptakan istilah baru, “ChONGO” (Church-organised NGOs), untuk menggambarkan organisasi yang menurutnya bertindak sebagai proksi untuk posisi Gereja. Pendekatan semacam ini mencerminkan kecurigaan mendalam terhadap keterlibatan Katolik dalam ruang publik, meskipun organisasi tersebut beroperasi secara terbuka dan sah dalam sistem demokrasi.
Kekhawatiran terhadap aristokrasi dan nilai-nilai tradisional
Satu aspek menarik dari laporan tersebut adalah fokusnya pada apa yang disebut jaringan “aristo-klerik”. Datta secara khusus menargetkan keluarga Habsburg yang diperpanjang, menuduh mereka “secara aktif mempromosikan ideologi anti-gender dan memberikan wajah karismatik pada otoritarianisme illiberal.”
Archduke Eduard, duta besar Hungaria untuk Tahta Suci, dianggap sebagai ancaman terhadap “demokrasi dan nilai-nilai liberal” di Eropa karena akun media sosialnya yang memiliki 109.000+ pengikut dan penerbitan beberapa buku yang mempromosikan nilai-nilai tradisional.
Tuduhan ini tampak berlebihan jika dibandingkan dengan langkah-langkah baru-baru ini untuk membatasi kebebasan berbicara di Jerman dan kebebasan beragama di Spanyol. Pihak berwenang di Valencia bahkan membuka penyelidikan terhadap yayasan sekolah Katolik atas tuduhan berupaya “menyembuhkan homoseksualitas” pada siswa.
Secara keseluruhan, laporan ini mengungkapkan ketakutan yang berlangsung lama di antara kelompok sekular terhadap Gereja Katolik dan pengaruhnya di Eropa. Setelah 225 tahun memperoleh kekuatan besar di Eropa, kaum sekular masih terintimidasi oleh Gereja Katolik dan memandang Iman Katolik sebagai hambatan utama bagi tujuan ideologis mereka.




